Pemerintah mempunyai peran strategis secara hukum untuk menyelesaikan polemik penggunaan jejaring sosial oleh anak dan remaja Indonesia dengan memberi sanksi tegas terhadap pelanggarnya, termasuk memblokir laman itu, kata Edmond Makarim kepada Antara News, Selasa, di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.
Dosen hukum telematika UI ini mengatakan, melalui polisi, pemerintah berwenang meminta informasi tertentu kepada situs jejaring sosial untuk kepentingan penegakan hukum.
“Pemerintah bahkan …